Pemerintah yang bersih

A.  Pengertian Pemerintah yang Bersih (Clean Government)

Pemerintah yang bersih (Clean Government) merupakan pemerintah yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada penimgkatan kinerja,agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.

Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum.

Dengan pengembangan system pemerintahan yang baik kegiatan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, karena pemerintahan mampu mengungkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Dalam konteks lain (hukum) pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai dasar-dasar umum pemerintahan yang baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika.

B.  Kondisi Pemerintah di Indonesia Saat Ini

Kondisi pemerintahan Indonesia saat ini masih jauh dari pemerintahan yang bersih. Karena banyak pejabat pemerintahan yang melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya. Maraknya KKN dapat dijadikan contoh dari penyelewengan pemerintah. Tidak sedikit juga pejabat pemerintah yang melakukan KKN. Contohnya kasus Gayus Tambunan yang beberapa bulan terakhir ini sering diperbincangkan di Indonesia.  Gayus Tambunan adalah contoh kecil dari penyelewengan tersebut. Masih banyak para pejabat yang melakukan KKN tetapi masih belum bisa ditangkap karena belum adanya bukti yang kuat.

Terorisme juga bisa dijadikan sebagai kondisi yang kurang sesuai dengan pemerintahan yang bersih. Entah mengapa kasus tersebut tidak ada ujungnya, apabila ada sekelompok teroris yang sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib, masalah tidak akan selesai pada waktu itu saja. Tetapi teroris-teroris lainnya masih sangat banyak. Oleh sebab itu dalam mencapai pemerintahan yang bersih masih sangat sulit.

Pertikaian antara suku yang terjadi di beberapa daerah, Biasanya dipicu oleh masalah yang sangat sepele. Namun, karena salah satu pihak merasa di rugikan, maka pertikaianpun sering terjadi. Hal itu dipicu karena perbedaan ideology antar suku. Seharusnya ideology tersebut dapat beragam jika pemerintah menanamkan sejak dini tentang ideology bangsa Indonesia. 

Demonstrasi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab juga menjadi pemicu tidak berhasilnya pemerintahan yang bersih. Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut biasanya memprovokatori rakyat dengan berbagai pendapatnya tentang kondisi pemerintahan yang kurang sesuai. Akibatnya rakyat merasa di bohongi oleh pemerintah dan timbullah rasa tidak percaya dari rakyat. Bentuk ketidak percayaan tersebut diwujudkan dengan cara demonstrasi.

C.  Upaya Mewujudkan Pemerintah yang Bersih

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan Negara diarahkan pada upaya peningkatan kerja birokrasi agar birokrasi mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhnya kebutuhan masyarakat, meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat, dan menekan tingkat penyalagunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahaan.Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya.

Upaya –upaya yang di lakukan oleh pemerintah antara lain:

a)     Mengoptimalkan pengawasan internal,eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

b)     Menyusun indikator pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

c)     Telah dilaksananya survey mengenai pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip-prinsip Good Public Governance di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

d)    Melakukan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip Good Coorprate Governance di lingkungan badan usaha milik Negara atau daerah.

 Selain itu untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia aparatur (PNS),pemerintah juga telah melakukan upaya antara lain :

a)      Melakukan seleksi (PNS) yang lebih transparan .

b)      Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik struktural,fungsional maupun diklat teknis.

c)      Melakukan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat PNS.

Disamping itu, juga telah dilaksanakannya evaluasi implikasi penerapan pemerintah No 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah dan telah dilaksanakannya berbagai kajian/evaluasi antara lain :

a)      Standarisasi kompetensi pegawai.

b)      Mekanisme penyusunan dan pengundangan peraturan perundang-undangan.

c)      Naskah akademik dan rancangan undang-undang (RUU) administrasi.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya perbaikkan terhadap birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, pada kenyataannya kinerja birokrasi belum optimal antara lain dicerminkan dengan masih banyak keluhan masyarakat ,baik menyangkut prosdur,kepastian,tanggungjawab,moral petugas serta masih banyak  praktek pungli yang memperbesar biaya pelayanan dan masih kurang profesionalismenya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

Diawal tahun 2006,pemerintah telah menerapkan terhadap peningkatan kesejahteraan melalui perbaikkan gaji pokok PNS.Pada tahun 2007 pemerintah tetap melanjutkan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut  diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang dapatr berperan sebagai dinamisator pembangunaan ndna mampu menciptakan iklim ekonomi, social politik yang kondutif.Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan dengan upaya-upaya sebagia berikut :

1)      Melanjutkan penataan system administrasi  dan mempercepatkan proses desentralisasi melalui pembenahan system perencanaan,pelaksanaan,pengendalian dna evaluasi kin erja.

2)      Melanjutkan pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur ,pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.

3)      Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain prioritas diatas penyelnggaraan aparatur Negara juga tetap melanjutkan berbagai penyempurnaan dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa baika dalam aspek kelembagaan,ketatalaksaan ,SDM maupun pembenahan system pengawasan internal dan eksternal serta masyarakat.

D.  Kendala dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)

Pelaksanan reformasi birokrasi masih banyak dihadapi oleh berbagai masalah dan tantangan.Masalah tersebut :

·         Masih tingginya pnyelenggaraan disiplin dan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi,.

·         Masih rendahnya kinerja sumber daya manusia .

·         Belum memadainya system kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk dapat melaksanakan dan pembangunan secara efisien dan efektif seta belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Berbagai masalah diatas dikarenakan antara lain :

a)      Belum tatanya dengan baik manajemen penyusunan atau pencairan anggaran.

b)      masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi pemerintah

c)      masih lemahnya penerapan aturan disiplin dan menjatuhkan sanksi terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran.

d)     Masih belum efektif dan efesiensinya birokrasi pemerintah sebagai akibat tumpang tindihnya Negara  dan aparatur Negara.

E.     Cara Menanggulangi Kendala yang Terjadi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)

a.       Melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia

Ada masalah korupsi yang birokrasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan good government yaitu dalam terealisasikannya karakteristik good government pada pemerintah daerah baik segi struktur, kultur dan program-program yang mendukung, karenanya sampai saat ini good government pada pemerintah masih bersifat sebagai slogan saja. Masalah ini ditandai dengan banyaknya korupsi yang terjadi pada pemerintahan daerah, korupsi dapat dikatakan merajalela terutama pada birokrasi. Pada institusi public/lembaga pemerintah yang baik departemen/non departemen berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga internasional selalu menempatkan Indonesia sebagai urutan tertinggi Negara yang banyak korupsi. Secara teoritis korupsi disebuah Negara seperti Indonesia. Apabila tidak segera diatasi akan dapat menimbulkan dampak yang merusak terhadap produktivitas industri pertumbuhan serta kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Jadi pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik. Pada bidang pelayanan public dalam arti luas sehingga pemberantasan korupsi dapat terwujud.

b.      Pengembangan system dan kebijakan penyelengaraan otonomi daerah yang mantap

c.       Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

d.      Meningkatkan penegakan hukum di Indonesia

Selain itu menurut Miftah Thoha ada beberapa faktor yang diperlukan dalam upaya mewujudkan good government

1.      Pelaku dari pemerintahan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur

2.      Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintah untuk mengaktualisasikan kinerjanya

3.      Pertimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh system pemerintahan itu harus diberlakukan

4.      Kepemimpinan dalam birokrasi publik berakhlak baik, demokratis dan responsif 

F.     Pengaruh Clean Government terhadap Kemajuan Indonesia

1)      Mempercepatkan terwujudnya aparatur Negara yang professional, produktif , tanggungjawab,dan bebas dari KKN

2)      Terwujudnya system pengawasan audit public yang baik .

3)      Tersedianya pelayanan public yang lebih cepat, tepat, adil, murah,transparan dan tidak diskriminnatif.

4)      Terwujudnya sebuah Negara demokratis yang baik dan tidak menuju arah  negatif

G.    Opini Masyarakat terhadap Pembentukan Clean Government

Masyarakat sangat mendukung dengan adanya pembentukan Clean Goverenment di indonesia. Karena dengan pembentukan tersebut dapat mempeercepat terwujudnya aparatur Negara yang professional, partisipatif, berkepastian hukum, memiliki kreadibilitas dan bebas dari KKN. Sehingga pelaku KKN dapat ditinjak lanjuti secara cepat, adil, dan tanpa ada sifat diskriminatif oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak ikut campur, serta dapat sedikit menekan tindakan KKN yang telah menyebar luas di negara Indonesia. 

H.    Pihak-pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Clean Government

1)        Pemerintah

          Pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini, karena pemerintah adalah pelaku utama dalam mewujudkan pemerin tahan yang baik. Dengan kata lain pemerintah adalah pusat dari  semua urusan yang menyangkut tentang masalah clean government.

2)        Warga Negara

          Selain pemerintah, warga negara juga ikut andil dalam pelaksanaan Clean Government. Warga Negara sebagai saran untuk mendukung keberhasilan dan terlaksananya Clean Government.